Ekspedisi Jawadwipa akan dimulai dari Jawa Timur, menyusuri wilayah-wilayah yang berdasarkan catatan sejarah pernah mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami. Ekspedisi yang didukung oleh SIAP SIAGA.  Program SIAP SIAGA, merupakan Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia (BNPB) dengan Pemerintah Australia tentang Kemitraan Indonesia Australia untuk Kesiapsiagaan Bencana. 

Jawa Timur sendiri  dipilih karena berdasarkan catatan sejarah, Jawa Timur pernah mengalami bencana gempa merusak, mengacu pada data sejarah gempa di Jawa Timur yang disebutkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, propinsi ini juga merupakan wilayah langganan gempa dengan jarak waktu yang berbeda-beda, dari tujuh tahun hingga belasan tahun.  Dari belasan kali gempa selama dua abad, Jawa Timur juga beberapa kali mengalami gempa besar, bahkan menimbulkan tsunami sehingga memakan korban dalam bilangan tak sedikit. Itu pernah terjadi di Trenggalek dan Banyuwangi.

Pada, 22  Maret 1836 Gempa terjadi di Mojokerto. Tidak diketahui berapa kekuatan gempa

tersebut, namun skala intensitas dampak gempa mencapai VII-VIII MMI. Akibat gempa ini terjadi kerusakan pada bangunan. Selanjutnya, pada 20 November 182, gempa terjadi di Madiun, dengan skal aintensitas menapai VII MMI, akibat gempa tersebut mengakibatkan rumah-rumah retak. Kemudian beberapa tahun kemudian, persisnya di tahun 18, gempa terjadi di Wlingi dengan skala intesitas mencapai VII MMI. Gempa tersebut dirasakan sampai ke wilayah Brangah, bangunan dan rumah penduduk mengakami kerusakan yang ukup berat. 

Ekspedisi Jawa Timur ini, akan menyambangi  13 wilayah di Jawa Timur, seperti Banyuwangi, Pacitan, Situbondo, Bondowoso, Malang, Lumajang, Tuban, Mojokerto  dan lainnya. Wilayah-wilayah inilah yang masih menyimpan jejak sejarah gempa, dan diharapkan masyarakat masih memiliki pengetahuan lokal, ingatan kolektif,  tentang peristiwa tersebut, yang nantinya dapat didokumentasikan dan dijadikan bahan rujukan.

Kegiatan ini nantinya akan melibatkan peneliti-peneliti muda dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan, ada yang berlatar belakang sejarah, geologi, antropologi, serta filologi, yang dapat membaca dan mengintepretasikan informasi yag tersaji dalam naskah kuno. Ekspedisi akan berjalan selama satu bulan, dimulai dari tanggal 14 November 2022. Hasil dari temuan nantinya akan didokumentasikan dalam bentuk buku, film dokumentasi yang dapat dijadikan bahan literasi kebenanaan, dan juga menjadi bahan untuk kampanye pengurangan risiko bencana, berbasis lokal, termasuk pengetahuan lokalnya. (RN)

The post EKSPEDISI JAWADWIPA – Menyusuri Jejak Gempa dan Tsunami di Selatan Jawa Timur first appeared on Skala Indonesia.

Media, merupakan aktor penting dalam proses membangun kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana serta membangun kesadaran masyarakat akan ancaman yang ada di wilayahnya masing-masing dengan data baik untuk dapat diolah menjadi berbagai keluaran hingga dapat dijadikan sebagai bahan advokasi untuk pengurangan risiko bencana. Olehkarenanya disasterchannel.co mengadakan diskusi virtual untuk dapat mewujudkan keinginan ini.

Pembuka:
Trinirmala Ningrum (direktur SKALA Indonesia)

Narasumber:
Dahniar Adriani (praktisi Advokasi Hutan Adat)
Meiky Sofyansyah (Direktur TEMPO)

Moderator:
Lien Sururoh (disasterchannel.co)

Kapan sih Acaranya?
Rabu, 24 Agustus 2022
Pukul 09.00-12.00 WIB
Swiss Belhotel Pondok Indah
Link Zoom: bit.ly/3c87HmS

Yuuk tingkatkan pengetahuan kalian mengenai bencana bersama disasterchannel.co

Narahubung
Admin DC: +62 851-5895-9772

Sampai jumpa di diskusi kami ya Sahabat DC

The post SHARING KNOWLEDGE l disasterchannel.co “Membangun Strategi Advokasi dan Kampanye Berbasis Data untuk Pengurangan Risiko Bencana” first appeared on Skala Indonesia.

Gempa besar besar dengan magnitude 6.6 terjadi pada pukul 16.05.41 WIB, episenter terletak di 7,01°LS dan 105,26°BT tepatnya di laut pada jarak 52 km arah Barat Daya Sumur Banten dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposentrumnya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Karena guncangannya yang sangat besar, menyebabkan beberapa kerusakan dan kerugian di beberapa tempat. Dampak gempa terjadi di 48 kecamatan, 166 desa atau kelurahan. Daerah yang terdampak parah di antaranya adalah di Kecamatan Sumur, Cikeusik, Cimanggu di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. 

Berdasarkan data terkini yang dilaporkan, terdapat sebanyak 3.078 rumah rusak, dengan rincian 395 unit rusak berat, 692 unit rusak sedang, dan 1.991 unit rusak ringan. Gempa ini juga menyebabkan 51 unit gedung sekolah, 17 unit fasilitas kesehatan (faskes), 8 unit kantor pemerintahan, 3 unit tempat usaha, dan 21 tempat ibadah juga mengalami kerusakan. Akibat bencana yang terjadi, Bupati Pandeglang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 14 hingga 27 Januari 2022. 

Peristiwa bencana acapkali memunculkan berbagai macam persoalan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan sosial hingga kekerasan berbasis gender. Gender membentuk kerentanan dan ketahanan terhadap bencana dengan cara yang beragam dan kompleks. 

Mengacu kepada tujuan dari Sendai framework yaitu Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological, political and institutional measures that prevent and reduce hazard exposure and vulnerability to disaster, increase preparedness for response and recovery, and thus strengthen resilience. Sejalan dengan tujuan yang diamanatkan pada Sendai framework, maka dirasa penting untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas para masyarakat.

SDGs ke 13.3 yang bernyunyi “Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim”. 

Salah satu tema dalam GPDRR ialah “leave no one behind” berinvestasi di lokal dan memberdayakan yang paling berisiko. Untuk dapat mewujudkan tema leave no one behind maka kita perlu mentransfer ilmu dan pengetahuan mengenai ancaman dan juga kesiapsiagaan menghadapi bencana di wilayah tersebut. Membangun ketahanan kelompok rentan membutuhkan berbagai sektor untuk mengatasi peristiwa bencana. Peran keterlibatan masyarakat lokal dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan tingkat lokal/desa, keterlibatan perempuan dan perwakilan gender lainnya diperlukan untuk menghasilkan solusi bersama dalam pembangunan setelah terjadi bencana. Dalam proses rekonstruksi setelah bencana, ada peluang untuk ‘membangun kembali dengan lebih baik’, memastikan PRB, ketahanan, dan masukan masyarakat yang dirancang sebagai pembangunan kembali. 

Konteks budaya dan sosial dari suatu bencana menjadi penting, dan situasi pasca bencana dapat menyebabkan perubahan yang cepat dalam hal sosial dan material. Jaringan sosial sangat penting untuk strategi mata pencaharian mereka, serta kesehatan mental dan ketahanan mereka. Mengurangi isolasi adalah kunci untuk membuka kekuatan yang dapat ditemukan dalam tindakan kolektif. Temuan Tan-Mullins et al, menunjukkan bahwa manajemen yang buruk dari bantuan material yang sangat dibutuhkan, terkadang tak terhindarkan dapat merusak kohesi komunitas dan tatanan sosial komunitas ini dalam jangka panjang dengan mengikis kepercayaan di komunitas ini. Strategi pembangunan ketahanan dalam konteks pascabencana harus dibuat dengan mengacu pada konteks sosial ekonomi lokal tertentu jika ingin berkelanjutan, efektif dan dipahami dengan baik. Strategi pembangunan ketahanan jarang linier dan sering kali bergantung pada konteks.  

Penelitian Yayasan Skala Indonesia (2020) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan perwakilan gender menimbulkan berbagai permasalahan gender. Kebutuhan yang berbeda dari setiap gender membuat fasilitas yang dibangun juga harus disesuaikan untuk mengurangi kerentanan. Perempuan dapat menjadi salah satu potensi dalam pengurangan risiko bencana bila potensinya diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga implementasi program penanggulangan bencana.

Pendekatan partisipatif dan bottom-up yang dipimpin oleh masyarakat yang terkena dampak sangat menjanjikan bahwa proses pemulihan pasca bencana akan lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan perempuan dalam konteks pascabencana diperlukan mengingat bencana mengekspos dan memperburuk eksklusi sosial yang ada dalam masyarakat. Peluang untuk dialog dan komunikasi dapat memberikan ruang bagi komunitas, perempuan dan kelompok gender lainnya untuk terhubung dan mendorong orang-orang di sekitar mereka, serta membangun modal sosial. Dari situ, komunitas dapat membangun hubungan mereka dengan orang lain dan menemukan tujuan bersama. Pengetahuan, agensi, dan aksi kolektif perempuan harus sepenuhnya diakui dan didukung untuk membangun ketahanan, mengurangi risiko bencana, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Oleh Karenanya, Yayasan Skala Indonesiabersama kedutaan besar Selandia Baru di Jakarta menggagas program Community Lead on Disaster Management sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas warga yang berada di daerah paling berisiko untuk dapat mengelola secara mandiri risiko bencana yang ada di daerahnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan dan mengedukasi kepemimpinan lokal berbasis gender yang sensitif dan inklusif untuk pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kapasitas local, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko yang dipimpin oleh masyarakat itu sendiri, membangun praktik kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan mengarusutamakan gender dan kelompok rentan, membuka kerjasama antar lembaga di tingkat desa, membuka akses dana desa dan sumber lain termasuk sumber daya local, peningkatan peran perempuan dalam upaya pengurangan risiko bencana di 4 desa, Kecamatan Sumur.

Adapun output kegiatan ini adalah adanya kajian Risiko Bencana Berbasis Desa, rencana Penanggulangan Bencana Berbasis Desa, dan rencana Kontinjensi Gempa Bumi Berbasis Desa dengan capaian indikator hasil yaitu kelompok gender dapat memahami bencana dan pengelolaan risiko bencana dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap prosesnya, pembentukan Kelompok Siaga Bencana Desa, ada lumbung penduduk yang dapat dikelola dalam keadaaan darurat, adanya jejaring dengan institusi di sekitar desa untuk pengurangan risiko bencana. (DM)

The post Develop Community-Led Disaster Risk Management (CLDRM) first appeared on Skala Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang.  Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan praktik bisnis yang baik, benar, adil serta taat pada hukum yang berlaku. Peran perusahaan dalam masyarakat saat ini telah mulai ditingkatkan, yakni dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah sosial.

Upaya CSR dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha agar lebih etis dalam menjalankan kegiatan perusahaannya agar tidak memiliki pengaruh dan dampak buruk pada masyarakat  dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi atau CSR telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama, CSR bukan merupakan hal yang baru diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersifat sektoral, telah mengatur mengenai CSR tersebut. Konsep CSR yang terdapat dalam UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan. Jadi, secara resmi, UU ini menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Beberapa inisiasi membentuk forum CSR banyak dilakukan oleh beberapa lembaga, sebut saja di bawah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana, CSR juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan PRB, walaupun dalam praktiknya  jauh lebih banyak membantu dan mendukung saat terjadi bencana.  Ada juga  Indonesia Bisnis Link (IBL) yang banyak di moderasi oleh Unilever Peduli dan kegiatannya lebih fokus untuk community development.

Ada banyak penelitian-penelitian tentang peran CSR, terutama terkait dengan sustainable development goals, bagaimana CSR pun memiliki peran memperbaiki masyarakat sekitar dan juga memberikan dorongan pembangunan berkelanjutan di wilayah tempat mereka bekerja. 

Salah satu riset yang dilakukan oleh Skala adalah soal peran lembaga usaha untuk isu bencana, penelitian dilakukan tahun 2018. Pentahelix yang kemudian diperkenalkan dan sampai saat ini mulai popular, dengan menyebutkan bahwa

Habitat dan Konteks Proyek

Habitat Indonesia sudah bekerja di Mauk sejak 2012 dan juga sudah memfasilitasi pembangunan  atau perbaikan 883 rumah dan mendukung peningkatan infrastruktur yang menguntungkan 1.200 rumah tangga.

Bahkan dengan upaya terus-menerus dari Habitat Indonesia, kebutuhan akan perumahan yang layak tetap masih sangat tinggi. Selain itu, Pemkab Tangerang juga berinisiatif untuk membentuk forum yang disebut Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tangerang pada April 2018 untuk mendukung termasuk program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak namun belum berjalan secara optimal. Untuk ini Pasalnya, diperlukan strategi yang dapat meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan untuk mendukung penyediaan perumahan dan menjamin keberlanjutan program.

Di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat fasilitas atau forum bagi pihak swasta untuk mengoptimalkan keterlibatan mereka dalam program-program pemerintah. Forum tersebut merupakan Forum CSR yang didukung oleh Pemerintah melalui Tim Pendamping untuk pelaksanaan corporate social and tanggung jawab lingkungan di Kabupaten Tangerang. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, dan terdiri dari berbagai instansi dan perwakilan perusahaan di daerah Tangerang.

Tujuan penguatan Forum CSR ini adalah untuk menyatukan berbagai kepentingan dan menyelaraskan/mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sehingga tidak ada tumpang tindih dan semakin memperkuat kerjasama dan keterlibatan sektor swasta dalam program pemerintahan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendukung dan memperkuat Forum CSR adalah dengan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Forum CSR. Hal ini diharapkan dapat mendorong Forum CSR yang ada, terdiri dari sektor swasta, untuk terlibat dalam keberlanjutan program penyediaan perumahan dan mendukung kebijakan pemerintah. Melalui program P4 (Public-People-Private Partnership).

Untuk meningkatkan kapasitas inilah, maka Yayasan Skala Indonesia bersama dengan Habitat for Humanity melakukan sebuah riset yang dapat memetakan berbagai persoalan, memetakan aktor, survei dasar, melakukan lokakarya, pelatihan untuk meningkatkan kemitraan serta mengembangkan strategi pelibatan para pemangku kepentingan khususbya untuk Forum CSR Kabupaten Tangerang. 

Riset yang akan berlangsung pada 1 Juli 2022 hingga 8 Oktober 2022 ini, bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai operasional Forum CSR Tangerang (5W+1H), mapping dan segmentasi CSR Perusahaan, menganalisis efektivitas forum, menemukan strategi untuk memperkuat forum, mengembangankan strategi keterlibatan CSR, mengembangkan modul pelatihan untuk anggota forum, mengembangkan bisnis model PPPP.

Output penelitian ini membangun strategi model  pengembangan kolaborasi public private people  partnership (P4) Forum CSR Tangerang adalah :

a. Hasil Penelitian dan memberikan rekomendasi tentang :

• Evaluasi dan menilai kebutuhan dan kemauan perusahaan dalam program CSR, preferensi, dan kapasitas daerah sasaran.
• Adanya segmentasi CSR Perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan dan besar kecilnya pekerjaan CSR yang telah dilakukan.
• Adanya penilaian tentang kepuasan Anggota dan Pemerintah (Bappeda/Badan Perencanaan Pembangunan)  serta harapan terhadap fungsi Forum CSR saat ini dan harapan di masa depan.
• Adanya penilaian tentang kesadaran korporat sekitar tentang keberadaan Forum CSR Tangerang.
• Menilai tingkat kepuasan pemerintah daerah terhadap fungsi Forum yang ada dan apa yang perlu dikembangkan.

b. Peningkatan kapasitas

• Terselenggaranya workshop tentang  peran dan Keterlibatan Forum CSR.
• Menyusun modul pelatihan dan memberikan pelatihan penguatan peran Forum CSR secara baik.
• Adanya kesepakatan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan LSM.
• Mengembangkan metode monitoring dan evaluasi pelaksanaan Forum CSR program.

c. Kembangkan Strategi  Keterlibatan Pemangku Kepentingan

• Tersedianya dokumen strategi pengemangan keterlibatan pemangku kepentingan. (DM)

The post MEMBANGUN STRATEGI Model Pengembangan Kolaborasi Public Private People Partnership (P4) Forum CSR Tangerang first appeared on Skala Indonesia.